LOTENG-Puluhan petani tembakau warga Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah (Loteng) turun melakukan demo ke kantor Bupati Loteng, kemarin.
Tujuan aksi demo puluhan warga dari petani tembakau ini, selain untuk meminta pemerintah daerah agar memperhatikan kebutuhan petani tembakau yang mulai panen. Namun juga, untuk mempertanyakan anggaran DBCHT Loteng yang diduga banyak salah sasaran.
Korlap aksi demo Loteng, Hamzan Wadi menyatakan, kedatangan puluhan petani tembakau ini, untuk meminta pada Pemda memberikan porsi anggaran yang besar pada petani. Hal mengingat banyak kebutuhan petani tembakau. Terlebih pada musim panen belakangan ini.
“Kami meminta pada Pemda untuk menyelamatkan petani tembakau ini. Mereka sudah mulai panen. Sehingga banyak kebutuhan harus di penuhi agar mereka tidak gagal panen, ” katanya dengan tegas kemarin.
Selain memenuhi kebutuhan petani, pihaknya juga meminta agar Pemda memperhatikan harga tembakau yang kian mulai menurun. Hal ini tentu akan menyebabkan para petani mengalami kerugian. “Ini juga penting untuk di pikirkan oleh daerah. Jangan sampai para petani mengalami kerugian,” ucapnya.
Bukan hanya itu, lajutnya alokasi anggaran DBCHT ini penting juga harus diberikan pada wilayah yang memang menjadi setra tembakau. Pasalnya hingga sekarang ini pengaloksian anggaran DBCHT ke wilayah yang tidak menjadi sentra tembakau.
“Banyak petani tembakau yang tidak dapat BLT dari DBCHT itu. Bahkan kami melihat yang dapat BLT itu adalah warga juga mendapatkan bantuan lainya, ” ujarnya.
Ia menjelaskan,anggaran DBCHT di Loteng ini banyak ketimpangan. Jumlah alokasi DBCHT yang diberikan pemerintah provinsi terbilang jauh sedikit dibandingkan dengan Kabupaten lainya seperti Mataram dan Lotim. Padahal, Loteng ini merupakan daerah selain penghasilan bahan baku tembakau namun juga penghasilan cukai tembakau.
“Anggaran DBCHT Loteng ini lebih sedikit dari Mataram. Padahal jika melihat lahan untuk penghasil tembakau, paling banyak adalah Loteng. Sehingga penting dari Pemda untuk berkoordinasi dengan Pemprov,” ucapnya.
Ditambahkan, pihaknya juga mengajak pemrintah daerah untuk mempertanyakan pembagian DBCHT oleh Pemprov ini pada pemerintah pusat. Pasalnya, pihaknya melihat pembagian DBCHT ini tidak sesuai dengan jumlah lahan maupun maupun hasil cukai.
“Kalau melihat luas lahan dan hasil cukai tembakau tentu porsi anggaran DBCHT yang di terima Loteng terbilang besar setiap tahunnya, ” ujarnya.
Sementara Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan (ESIK) Bapperida Loteng, Dalilah menyatakan, pihaknya sangat mengapresiasi segala masukan dari para petani tembakau ini. Bahkan, pihaknya tentu akan proritaskan semua hal yang menjadi tututan masyarakat.
“Kami akan berkoordinasi dengan semua OPD yang menjadi sasaran anggaran DBCHT terkait tuntutan petani tembakau ini. Sehingga nanti kita bisa maksimalkan anggaran kembali, ” ucapnya.(01)
