LOTENG-DPRD Lombok Tengah (Loteng) melaksanakan sidang paripurna,kemarin.
Sidang kali ini dengan agenda, Jawaban Kepala Daerah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Loteng Tahun 2025-2045.
Wakil Bupati Loteng, HM Nursiah menyatakan,
sebagaimana pemandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan pada sidang paripurna terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Loteng tahun 2025-2045.
Dalam pemandangan umum fraksi tersebut, memerlukan penjelasan di dalam penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut.
Untuk Fraksi partai bulan bintang
(PBB). Terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia
dalam konteks rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) adalah hal yang krusial untuk memajukan suatu daerah.
Salah satu arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen rancangan RPJPD adalah tranformasi sosial dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul yang berkualitas dan maju berdaya saing,bdengan melakukan perbaikan, pemenuhan, pengadaan dan peningkatan kualitas seluruh fasilitas pada bidang bidang kesehatan dan pendidikan yang sudah ada saat ini, melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan fungsi dan peran kelembagaan dan koordinasi pemerintahan.
Terkait rencana pemekaran kecamatan dan pemekaran kabupaten. Bahwa rencana pemekaran kecamatan dan pembentukan kota praya merupakan bagian dari fokus transformasi mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, efisien, inovatif dan kolaboratif yang akan dituangkan lebih lanjut dalam dokumen perencanaan.
Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar. Bahwa perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa visi dan misi yang tertuang dalam RPJPD merupakan turunan visi dan misi dari rpjp nasional kemudian turun ke RPJPD Provinsi NTB dan kemudian turun kembali ke RPJPD Loteng.
“Ini artinya bahwa RPJPD kabupaten ini merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan nasional. dari dasar itulah akan menjadi rujukan bagi calon kepala daerah untuk merumuskan visi misi pembangunannya kedepan, ” ujarnya.
Sementara terkait isu strategis lokal dalam bidang ekonomi dan isu lingkungan,RPJPD menjawabnya melalui mewujudkan transmormasi perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui pembangunan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan bersinergis serta mewujudkan kesinambungan pembangunan.
Untuk Fraksi Nasdem Perjuangan. Kemampuan pengelolaan sumber daya alam (SDA) adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi,sosial,dan lingkungan suatu wilayah atau negara.
Beberapa alternatif arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam diantara adalah.Tersedianya perencanaan yang matang dan terarah dalam pengelolaan sumber daya alam yang mencakup penggunaan yang berkelanjutan,perlindungan terhadap eksploitasi berlebihan,serta integrasi,kebutuhan ekonomi,sosial,dan lingkungan.
Penerapan regulasi secara efektif.Partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.
Pemanfaatan teknologi dan inovasi. Peningkatan kapasitas dan Kolaborasi antar-sektor.
Selanjutnya,bahwa salah satu agenda utama pembangunan jangka panjang kita adalah peningkatan IPM dengan menerapkan strategi-strategi komprehensif dan berkelanjutan diantaranya peningkatan akses dan kualitas pendidikan,perbaikan kesehatanbmasyarakat, pengentasan kemiskinan,pemberdayaan perempuan, peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat,penggunaan teknologi dan inovasi dan kebijakan yang berpihak kepada pembangunan manusia.
“Ini sekaligus menjawab pertanyaan fraksi partai bulan bintang dan fraksi amanat nurani berkarya,”ucapnya.
Untuk Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Terkait pemerataan pembangunan, melalui rpjpd ini pihaknya berkomitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dalam kualitas penataan kawasan perkotaan dan perdesaan secara terpadu dan berkelanjutan. Dengan melakukan rehabilitasi lahan hijau perkotaan dan pengadaan resapan air serta perbaikan jalur-jalur drainase perkotaan dan perbaikan dan peningkatan kondisi infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi rumah dan reformasi subsidi perumahan dari pemerintah daerah seta penyelenggaraan perbaikan kondisi jalan hingga ke jalan permukiman dan pengendalian kapasitas konektivitas.
“Ini sekaligus menjawab pertanyaan fraksi partai gerindra,” ucapnya.
Demikian juga halnya dengan resiko perubahan kultur sebagai dampak negatif pembangunan sektor pariswisata. Melalui rpjpd ini juga akan berkomitmen bersama untuk mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dalam kesejahteraan dan keamanan sosial masyarakat serta memelihara dan menjaga nilai-nilai agama.
Terkait data capaian pembangunan, pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan data yang menggambarkan sektor-sektor kunci pembangunan daerah.”Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari fraksi partai keadilan sejahtera, fraksi partai kebangkitan bangsa dan fraksi amanat nurani berkarya, ” ucapnya.
Untuk Fraksi Amanat Nurani Berkarya.
Terkait upaya penurunan jumlah penduduk miskin. Beberapa strategi yang telah tertuang dalam rancangan rpjpd antara lain pengembangan ekonomi inklusif,peningkatan akses terhadap pendidikan dan keterampilan, perlindungan sosial,infrastruktur dasar, pemberdayaan perempuan,kebijakan fiskal dan keseimbangan sosial,partisipasi dan keterlibatan masyarakat, dan kolaborasi antar-sektor.
Untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Salah satu agenda pembangunan yang tercantum dalam rancangan rpjpd ini adalah tranformasi sosial dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul yang berkualitas dan maju berdaya saing, dengan melakukan pemantapan sarana dan prasarana pndidikan, pemantapan akses terhadap pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan guna mewujudkan sdm yang sejahtera, berkelanjutan, maju berdaya saing. Sehingga diakhir periode rpjpd diharapkan seluruh sekolah berada dalam kondisi optimal untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
Selain itu agenda lain yang tertuang dalam rangangan rpjpd adalah mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dalam kesejahteraan dan keamanan sosial masyarakat serta memelihara dan menjaga nilai-nilai agama, dengan melakukan pengendalian kesejahteraan,inklusi sosial serta memelihara dan menjaga nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat, pemantapan ketahanan energi, air, dan pangan dengan mendorong konservasi dan efesiensi penggunaan sumber daya alam guna mewujudkan ketahanan sosial budaya dan lingkungan hidup berkelanjutan dan berbudaya.
Terakhir Fraksi Partai Demokrat
.
Salah satu agenda penting rpjpd adalah setengah juta wisatawan di tahun 2025. Untuk mewujudkannya dipersiapkan beberapa strategi diantaranya pengelolaan kapasitas, pengaturan akses dan distribusi, pengembangan infrastruktur wisata, pendidikan dan kesadaran wisatawan, diversifikasi produk wisata, kolaborasi dengan pihak terkait, penggunaan teknologi, penggunaan teknologi, dan pemasaran berkelanjutan. (01)
