LOTENG– Pengurangan Alokasi Dana Desa (DD) sebanyak 8 persen pada tahun 2023 ini membuat para kepala desa pusing.
Hal ini karena, dampak dari pengurangan anggaran desa itu akan sangat besar pada desa. Selain pada gaji perangkat maupun dana operasional desa setempat. Namun, juga pada program pembangunan yang telah di masukkan dalam APBDes sebelumnya.
Selain itu, yang membuat tambah kecewa semua kades adalah, peruntukkan pengurangan anggaran tersebut tidak jelas dan tidak ada komunikasi dengan pemerintah desa. Tapi, semua kades beransumsi jika pengurangan anggaran ini, diperuntukkan untuk pembelian sepeda motor kadus sesusai janji politik Bupati dan Wakil Bupati.
Kades Barabali, Lalu Ali Junaidi menegaskan, semua kepala desa sekarang sedang pusing dengan pengurangan anggaran desa tersebut. Karena, pengurangan tersebut tentu akan berdampak pada program pembangunan yang sebelumnya telah di musyawarahkan dengan masyarakat.
“Karena pengurangan anggaran itu. Kami harus merubah kembali APBDes kami. Sebab, akan banyak program yang harus di hapus karena bakal ada anggarannya, ” ungkapnya.
Ia menegaskan, semua kades sangat mempertanyakan pada Pemda terkait pengurangan anggaran desa tersebut. Baik itu, alasan hingga peruntukkan anggaran tersebut. Karena jika dihitung pengurangan anggaran untuk semua desa ini, akan menghasilkan jumlah yang sangat besar sekali.
“Kami desa tidak pernah diajak dalam membahas terkait pengurangan anggaran ini. Kami dari kepala desa bingung tiba-tiba menerima surat edaran dari Pemda terkait pengurangan tersebut, ” katanya dengan tegas kemarin.
Ia menegaskan, untuk pengurangan ADD, emerintah daerah terkesan tidak transparan alias terbuka. Pasalnya, pemangku kebijakan baik dari DPRD maupun Pemda tidak ada komunikasi dengan pemerintah desa.
“Kami dari kalangan kades tidak dilibatkan dalam pembahasan KUA PPAS. Tiba-tiba pengurangan ADD itu sudak di ketok saja. Harusnya sebelum melakukan itu, kami di konfirmasi terlebih dahulu, ” ucapnya.
Ia mengaku, yang membuat paling aneh lagi adalah pada tahun 2023 ini ADD untuk desa di kurangi. Sedangkan, untuk anggaran Pokir DPRD malah mendapatkan penambahan yang lumayan besar.
“Kami melihat Pemda dan DPRD ini lama-lama tidak pro terhadap desa, ” ujarnya.
Ia mengungkapkan, melihat dampak besar yang bakal terjadi dari pengurangan itu, pihaknya berharap jika bisa pada Pemda maupun DPRD untuk melakukan revisi kembali pada anggaran tahun 2023.
“Tapi kalau memang susah di ketok. Kami tidak bisa berbuat banyak. Kami tetap harus jalankan aturan tersebut, ” ucapnya.
Ia menambahkan, pihaknya perlu mengingatkan pada semua pemangku yang ada Pemda tersebut. Bahwa, mereka bisa menjadi pemangku sekarang ini, karena berkat dari peran semua kepala desa juga. “Kalau begini caranya. Pada tahun 2024 mendatang. Semua kades tentu akan berpikir dua kali, ” tuturnya. (01)