LOTENG-Pemerintah Desa (Pemdes) Lantan, Kecamatan Batukliang Utara (BKU) Lombok Tengah (Loteng) mengirim petugas Desmigratif ke Jakarta, kemarin.
Tujuan petugas Desmigratif di berangkatkan ke Jakarta itu, guna melaksanakan pembekalan melalui kegiatan pengembangan kapasitas dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Kepala Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara (BKU) Loteng, Erwandi membenarkan, bahwa pihaknya telah mengirim satu petugas Desmigratif untuk mengikuti pelatihan dan pembekalan di Kementerian Ketenagakerjaan RI.
“Pelatihan itu dilaksanakan selama empat hari bertempat di Hotel Swiss-Bell Residences Kalibata, Jakarta Selatan, ” katanya dengan tegas kemarin.
Ia menegaskan, pelatihan pada petugas Desmigratif ini diberikan, karena Desa Lantan sebagai salah satu desa penerima Program Desmigratif (Desa Migran Produktif) Tahun 2022 dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Program ini dilaksanakan di 50 desa termasuk desa lantan dari 50 kabupaten di Indonesia yang mendapat pendampingan dari Kemnaker.
“Sehingga dalam mempersiapkan pelaksanaan program dimaksud, 50 desa yang terpilih tersebut masing-masing mengirim satu P
petugas Desmigratifnya guna melaksanakan pembekalan. Dimana petugas tersebut nantinya akan melaksanakan pilar-pilar dalam program Desmigratif, ” tegasnya.
Ia menegaskan, dampak pendampingan yang di berikan Kementerian ini sangat besar sekali pada masyarakat. Sebab, semua masyarakat saat ini bisa mengetahui alur untuk menjadi pekerja migran. Artinya, mereka kedepanya tidak akan melalui jalur ilegal sebagai bila ingin bekerja sebagai migran.
“Alhamdulilah semua masyarakat yang ada di Desa Lantan yang menjadi migran sudah paham dengan alur alur atau aturan untuk menjadi migran, ” ucapnya.
Dengan adanya petugas Desmigratif ini, pihaknya berharap akan menjadi awal yang baik dalam upaya menciptakan migran produktif dari Desa Lantan guna meminimalisir permasalahan migran dari Desa Lantan yang ingin bekerja ke luar negeri.
Ditambahkan, pihaknya sangat berterima kasih pada pihak kementerian. Karena
Pemerintah desa sebagai unit terkecil struktur pemerintahan dilibatkan dalam persoalan pelayanan dan penempatan PMI (Peketja Migran Indonesia), mulai sebagai pusat layanan informasi, komunikasi, bagian integral penempatan, hingga koordinasi terhadap perlindungan PMI sejak pra penempatan, hingga purna penempatan.
“Kami dari desa sekarang sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi tentang cara menjadi PMI, sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan aman, cepat, mudah, dan berbiaya murah,” ucapnya. (01)
